Perluas Peran, DPD RI Perjuangkan Aspirasi Daerah

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia, memiliki peran yang cukup strategis dalam merepresentasikan kepentingan daerah untuk diperjuangkan di tingkat pusat. Sehingga, peran dari DPD RI ini perlu dikuatkan, agar bisa memberikan sumbangsih untuk menghasilkan produk undang-undang.

Wakil Ketua DPD RI, Letnan Jenderal TNI Mar (Purn) Nono Sampono, S.Pi., M.Si., menuturkan, atas peran DPD RI ini penting, mengingat masing-masing anggota DPD RI membawa misi dan kepentingan daerah.

"Nantinya, aspirasi ini akan menjadi patokan untuk menentukan arah kebijakan pembangunan nasional." ujar Nono, dalam Focus Group Discussion (FGD) dengan tema Keterkaitan Pasal 22 D UUD 1945 dengan perubahan kedua atas UU Nomor 17 tahun 2014 tentang UU MD3, hari Kamis tanggal 15 Maret 2018.

Kata Nono, perlu adanya masukan dari perwakilan pemerintahan di daerah dan akademisi, agar nantinya UU MD3 yang sedang dibahas, tidak berbenturan dengan kepentingan daerah.

"Diskusi yang nanti dilakukan, akan menjadi bahan bagi kami untuk disampaikan ke DPR." katanya.

Suasana Focus Group Discussion (FGD) dengan tema Keterkaitan Pasal 22 D UUD 1945 dengan perubahan kedua atas UU Nomor 17 tahun 2014 tentang UU MD3, di Kantor DPD RI Provinsi Sumatera Selatan, hari Kamis tanggal 15 Maret 2018.

Dalam Pasal 22 D UUD 1945, lanjut Nono, telah dijelaskan mengenai fungsi dan peran dari DPD RI. Hanya saja, kewenangan yang diberikan terbatas pada yang berhubungan dengan otonomi daerah serta hubungan pusat dan daerah.

"Penguatan DPD ini, menjawab kritikan masyarakat yang menilai peran DPD RI tidak begitu signifikan." ungkapnya.

Sementara itu, Asisten III Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Prof. DR. Edward Juliartha, M.M., menyebutkan bahwa ada beberapa hal terkait UU MD3 yang harus dikaji lagi. Seperti pasal 249 ayat 1, menyebutkan bahwa DPD berwewenang dan bertugas melakukan pemantauan serta evaluasi Peraturan Daerah. Ditakutkan, dengan adanya kewenangan ini, dapat menimbulkan benturan antara DPD dan eksekutif sebagai pelaksana perda.

"Bukannya memperbaiki sistem, malah ketidakefektifan yang ditimbulkan. Pertanyaannya, apakah nanti seluruh raperda harus memiliki persetujuan oleh DPD. Hal ini juga bertentangan dengan UU yang mengatur tentang pemda." tuturnya.

Seharusnya, menurut Edward, peran dari DPD RI bisa lebih didorong ke Kemendagri dalam mengawasi perda bermasalah. "Kami juga kan beberapa waktu lalu ada evaluasi dari Kemendagri untuk perda bermasalah atau yang tumpang tindi dengan aturan diatasnya. Nah, ke depan, peran DPD bisa dikuatkan disana sebagai bentuk pengawasan." ulasnya.

author
No Response

Leave a reply "Perluas Peran, DPD RI Perjuangkan Aspirasi Daerah"