Gugatan PKS Dikabulkan, Bawaslu RI Perintahkan Pencocokan C1 Plano di 5 Kecamatan Empat Lawang

banner 728x90

Jakarta, rakyatsumsel.com-  Bawaslu RI mengabulkan keseluruhan tuntutan PKS terkait pelanggaran administratif pemilu yang dilakukan KPU Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) dan KPU Kabupaten Empat Lawang.

Dalam amar putusannya, Ketua Bawaslu RI Abhan SH MH dan anggota Bawaslu RI Majelis Hakim Dr Ratna Dewi Pettalolo SH MH, Fritz Edward Siregar SH LLM Phd, Rahmat Bagja SH LLM, Mochammad Afifuddin S Thi, Msi menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat  Lawang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran terhadap Administratif Pemilu.

Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan untuk melakukan pencocokan antara Fomulir Model C1 Plano-DPR seluruh tempat pemungutan suara dengan Formulir Model DAA1-DPR dan Formulir Model DAl-DPR di Kecamatan Muara Pinang, Kecamatan Pendopo, Kecamatan Pendopo Barat, Kecamatan Lintang Kanan, dan Kecamatan Tebing Tinggi.

Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk memberikan teguran tertulis kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang.
Dan memerintahkan KPU RI untuk menindaklanjuti hasil pencocokan formulir model C1 pano DPR seluruh tempat pemungutan suara dengan formulir model DAA1-DPR dan formulir model DA1-DPR di Kecamatan Muara Pinang, Kecamatan Pendopo, Kecamatan Pendopo Barat, Kecamatan Lintang Kanan, dan Kecamatan Tebing Tinggi.

Sebelumnya, dalam gugatannya, pihak PKS menilai telah terjadi pelanggaran mekanisme pemilu yang menyebabkan kursi PKS untuk pemilihan tingkat DPR RI Sumsel II yang seharusnya dapat menjadi hilang.
Saksi PKS yaitu Askweni dan Afdal Muin saat rekapitulasi tingkat provinsi Saksi PKS yaitu Aulia Rahman, juga telah mengajukan keberatan terhadap proses rekapitulasi di KPUD Kabupaten Empatlawang.
Bawaslu pun telah membuat rekomendasi untuk KPU Provinsi Sumsel. Akan tetapi, KPU Sumsel tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Sumsel tersebut dan hanya meminta saksi PKS untuk menuliskannya pada form DC2. Berdasarkan hal tersebut PKS melaporkan ini sebagai Pelanggaran Administratif Pemilu.

“DA1 yang dipegang KPU dibantah oleh DA1 yang dipegang PKS dan Partai Golkar yang sudah dibuktikan. Juga dibantah oleh Sepra, saksi PKS. Terindikasi betul kalau DA1 yang ditampilkan itu palsu. Disini terlihat ada surat palsu, akta palsu tidak sesuai dengan yang dibacakan di kabupaten. Kami akan mengadukan dengan Pasal 266 KUHP dan lapor ke DKPP,” kata Anggota tim advokasi DPP PKS, M Ridwan Saiman sebelumnya.
Ridwan pun menyesalkan sikap KPU Sumsel yang menolak permintaan untuk dilakukan penyandingan DA1 dan DB1 dengan alasan sudah mepet waktu. Padahal KPU pusat telah memberi fasilitas tambahan waktu rekapitulasi.“ Kita sedang melakukan koordinasi dan kita berharap putusan Bawaslu RI secepatnya dilaksanakan,” kata Ridwan, Senin (17/6).

Anggota KPU Sumsel Hepri Yadi SH menilai KPU Sumsel tidak bisa menutup ruang siapapun untuk melakukan upaya terhadap proses penyelenggaraan pemilu. “Dan kami menjalani itu dengan ikhlas sebagai bentuk tanggungjawab dari proses yang dilakukan,” katanya.

Dengan adanya rekomendasi bawaslu RI ini maka perolehan suara DPR RI Dapil Sumsel 2, DPRD Sumsel dapil 7 dan DPRD Empat Lawang bisa berubah.  (***)

author
No Response

Leave a reply "Gugatan PKS Dikabulkan, Bawaslu RI Perintahkan Pencocokan C1 Plano di 5 Kecamatan Empat Lawang"